 |
Gus Dur berbincang dalam sebuah diskusi publik—ruang yang sejak lama ia gunakan untuk merawat nalar kritis, humor, dan keberpihakan pada kemanusiaan. Foto: Hariadhi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) |
Abdurrahman Wahid—Gus Dur—bukan tokoh yang cocok dijadikan hiasan sejarah. Ia terlalu gaduh untuk dipatungkan, terlalu bebas untuk dipelihara oleh kekuasaan, dan terlalu berpihak untuk disebut netral. Karena itu, Gus Dur sering dipuja namanya, tetapi dijauhi gagasannya. Padahal, jika riwayat hidupnya dibaca secara jujur, Gus Dur sejak awal menunjukkan satu sikap yang konsisten: iman harus berpihak, dan kekuasaan harus diawasi.
Tradisi yang Tidak Pernah Membungkam Nalar
Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940, dari keluarga besar pesantren. Ia cucu Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), dan putra Wahid Hasyim, tokoh republik. Latar ini menempatkannya di pusat tradisi Islam Indonesia. Namun, Gus Dur tidak pernah menjadikan tradisi sebagai dogma yang kebal kritik. Baginya, tradisi adalah ruang dialog, bukan alat penertiban.
Sejak kecil, Gus Dur dikenal gemar membaca dan berdebat. Pendidikan pesantren memberinya fondasi keagamaan, tetapi pergaulan intelektual membentuk sikap kritis. Ia belajar bahwa iman yang matang justru lahir dari keberanian bertanya, bukan dari kepatuhan buta.
Pengembaraan Intelektual dan Islam yang Membebaskan
Pengalaman belajar di Timur Tengah—Al-Azhar di Mesir dan kemudian Baghdad—memperluas cakrawala Gus Dur. Di sana, ia melihat langsung bagaimana agama bisa kehilangan daya pembebasnya ketika direduksi menjadi simbol dan hukum kaku. Pengalaman itu justru meneguhkan keyakinannya bahwa Islam adalah etika sosial, bukan identitas politik.
Gus Dur menolak formalisme agama yang sibuk mengatur tubuh dan keyakinan orang lain, tetapi abai pada ketidakadilan. Sikap ini membuatnya sering dicurigai dari berbagai arah. Namun, Gus Dur tidak pernah tertarik membela label. Yang ia bela adalah manusia.
Menertawakan Kekuasaan sebagai Bentuk Perlawanan
Pada masa Orde Baru, Gus Dur tampil sebagai intelektual publik yang konsisten mengkritik negara otoriter. Ia menulis, berbicara, dan berdebat dengan gaya yang khas: tajam, ironis, kadang jenaka. Humor menjadi strategi politiknya untuk melucuti kesombongan kekuasaan.
Di tengah iklim ketakutan, Gus Dur menunjukkan bahwa berpikir bebas adalah tindakan politis. Ia tidak melawan dengan senjata, tetapi dengan nalar. Dalam rezim yang menuntut kepatuhan, sikap ini jelas berbahaya.
NU dan Politik Keberpihakan
Ketika terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada 1984, Gus Dur membawa NU ke arah yang berbeda. Keputusan kembali ke Khittah 1926 sering disalahpahami sebagai penarikan diri dari politik. Padahal, yang dilakukan Gus Dur justru memindahkan politik ke ranah yang lebih mendasar: politik nilai dan keberpihakan.
NU di bawah Gus Dur tampil sebagai kekuatan sipil yang kritis terhadap negara dan berani membela kelompok minoritas. Di sinilah sikap Gus Dur terlihat jelas: agama tidak pernah netral. Ia selalu berpihak pada mereka yang dilemahkan oleh kekuasaan dan mayoritarianisme.
Presiden yang Terlalu Bebas
Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur membawa nilai-nilai itu ke dalam institusi negara. Ia mendorong reformasi militer, memperluas kebebasan sipil, dan menegaskan pluralisme sebagai fondasi kebangsaan. Namun, idealisme ini berhadapan langsung dengan elite politik dan militer yang belum siap kehilangan privilese.
Pelengseran Gus Dur pada 2001 sering dibaca sebagai kegagalan kepemimpinan. Padahal, peristiwa itu lebih tepat dipahami sebagai konflik ideologis. Gus Dur terlalu bebas untuk sistem politik yang masih dikendalikan oleh oligarki dan logika lama. Ia jatuh bukan karena kekurangan gagasan, tetapi karena gagasannya terlalu mengganggu.
Oposisi Moral dan Warisan yang Tidak Nyaman
Setelah tak lagi berkuasa, Gus Dur justru tampil lebih utuh. Ia terus membela minoritas, menentang intoleransi, dan mengkritik politisasi agama hingga wafat pada 30 Desember 2009. Gus Dur menjelma oposisi moral—suara yang mengingatkan bahwa demokrasi tanpa keadilan hanyalah prosedur kosong.
Hari ini, ketika agama kembali diperalat sebagai alat mobilisasi politik dan intoleransi dilembagakan melalui wacana maupun kebijakan, pemikiran Gus Dur terasa semakin relevan. Namun, relevansi itu sering direduksi menjadi nostalgia. Gus Dur diperingati, tetapi keberpihakannya dihindari.
Gus Dur mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak pernah netral. Ia selalu menuntut pilihan: berpihak pada kekuasaan atau pada kemanusiaan. Di tengah demokrasi yang kian pragmatis, keberanian untuk tidak netral itulah warisan paling penting—dan paling jarang dijalankan—dari Gus Dur.
Tags
Tokoh