Nalarmerdeka.online - Di banyak ruang diskusi—dari kelas kampus hingga linimasa media sosial—kapitalisme dan komunisme sering diperlakukan bukan sebagai gagasan, melainkan sebagai iman. Yang satu dibela habis-habisan atas nama “kebebasan”, yang lain dikutuk atau dipuja atas nama “keadilan”. Kritik dianggap pengkhianatan, pertanyaan dicurigai sebagai serangan ideologis. Pada titik inilah ideologi kehilangan fungsinya sebagai alat berpikir dan berubah menjadi dogma yang beku.
Padahal, ideologi pada dasarnya adalah produk sejarah. Ia lahir dari situasi konkret, menjawab problem zamannya, dan selalu membawa keterbatasan. Memperlakukan ideologi seperti agama—sakral, tak boleh disentuh, apalagi dikritik—justru menjauhkan kita dari tujuan awalnya: membangun kehidupan manusia yang lebih bermartabat.
Kapitalisme, misalnya, muncul dari perlawanan terhadap feodalisme Eropa. Ia menjanjikan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan mekanisme pasar sebagai penggerak kesejahteraan. Dalam banyak hal, kapitalisme memang berhasil mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Dunia modern—dengan segala kemudahan yang kita nikmati hari ini—tidak bisa dilepaskan dari logika kapital.
Namun, kapitalisme juga membawa kontradiksi serius. Ketika pasar dibiarkan menjadi satu-satunya penentu nilai, manusia berisiko direduksi menjadi sekadar angka produksi dan konsumsi. Ketimpangan ekonomi melebar, eksploitasi tenaga kerja dinormalisasi, dan sumber daya alam dikuras tanpa batas. Kritik terhadap kapitalisme bukanlah kebencian terhadap kemajuan, melainkan kegelisahan atas harga sosial dan ekologis yang harus dibayar.
Di sisi lain, komunisme lahir sebagai kritik tajam terhadap ketidakadilan kapitalisme industri. Karl Marx membaca sejarah sebagai arena pertarungan kelas dan memimpikan masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan tanpa kelas sosial. Secara etis, gagasan komunisme tentang kesetaraan dan solidaritas memiliki daya tarik kuat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem pasar.
Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penerapan komunisme dalam bentuk negara sering kali berujung pada otoritarianisme. Atas nama keadilan kolektif, kebebasan individu ditekan. Negara menjadi terlalu kuat, kritik dibungkam, dan kekuasaan terpusat pada elite partai. Ironisnya, ideologi yang lahir untuk membebaskan manusia justru kerap menciptakan penindasan baru.
Di sinilah pentingnya membaca ideologi secara rasional dan kontekstual. Tidak ada ideologi yang sepenuhnya suci atau sepenuhnya jahat. Kapitalisme dan komunisme sama-sama menawarkan jawaban, sekaligus menyimpan masalah. Mengabaikan sisi gelap salah satunya hanya akan melahirkan pembelaan buta, sementara menolak total tanpa memahami konteks sejarahnya hanya akan melanggengkan stigma.
Masalah terbesar bukan terletak pada ideologinya semata, melainkan pada cara manusia memperlakukannya. Ketika ideologi dijadikan alat legitimasi kekuasaan, ia kehilangan watak kritisnya. Ketika ideologi diwariskan sebagai doktrin, bukan sebagai bahan diskusi, ia membunuh daya nalar. Fanatisme ideologi—baik yang berlabel kapitalis maupun komunis—selalu berujung pada penyederhanaan realitas yang kompleks.
Dalam konteks Indonesia, perdebatan ideologi sering kali terjebak pada trauma sejarah dan propaganda politik. Kata “komunisme” masih menjadi momok, sementara praktik kapitalisme diterima begitu saja meski dampaknya nyata dalam bentuk ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Ruang untuk diskusi rasional menjadi sempit, digantikan oleh saling tuding dan ketakutan simbolik.
Padahal, sebagai bangsa, Indonesia tidak pernah memeluk satu ideologi ekonomi secara murni. Praktik bernegara kita adalah hasil kompromi, negosiasi, dan adaptasi. Ada pasar, ada negara, ada solidaritas sosial. Pertanyaannya bukan “ideologi mana yang paling benar”, melainkan “nilai apa yang ingin kita perjuangkan dan sistem seperti apa yang paling manusiawi untuk mencapainya”.
Membaca ideologi secara rasional berarti berani bersikap kritis tanpa harus menjadi sinis. Berani mengakui kontribusi kapitalisme tanpa menutup mata terhadap eksesnya. Berani mengambil nilai keadilan sosial dari komunisme tanpa mengulang kesalahan otoritarianismenya. Ideologi seharusnya menjadi alat bantu berpikir, bukan penjara pikiran.
Di tengah krisis global—ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan—kita justru membutuhkan keberanian untuk berpikir lintas ideologi. Dunia tidak sedang kekurangan jawaban, tetapi kekurangan kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak ada sistem yang sempurna, dan bahwa masa depan harus dirancang dengan kesadaran kritis, bukan dengan iman ideologis.
Pada akhirnya, ideologi bukanlah agama. Ia tidak turun dari langit, tidak kebal kritik, dan tidak layak disembah. Ia adalah hasil kerja pikiran manusia—dan karena itu, harus selalu siap diuji, diperbaiki, bahkan ditinggalkan, demi satu tujuan yang lebih besar: memanusiakan manusia.
Penulis: Muhammad Jazuli